Jakarta, journeyvertical.com – Istana akhirnya buka suara terkait kabar yang beredar mengenai pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan Surat Perintah Presiden (Surpres) ke DPR RI untuk mengganti Kapolri tidak benar adanya. Pernyataan ini disampaikan langsung kepada awak media pada Sabtu (13/9/2025) setelah isu tersebut ramai menjadi perbincangan publik.
Prasetyo menjelaskan bahwa hingga kini Presiden tidak pernah mengirimkan Surpres ke DPR terkait pergantian Kapolri. Menurutnya, kabar yang beredar hanya merupakan spekulasi yang tidak memiliki dasar resmi. “Berkenaan dengan Surpres pergantian Kapolri ke DPR, itu tidak benar,” kata Prasetyo. Ia menambahkan, informasi ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan DPR RI. Beberapa hari sebelumnya, pimpinan parlemen juga memastikan belum ada dokumen Surpres yang masuk ke meja DPR terkait pergantian Kapolri.
Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Saat dihubungi wartawan pada Jumat (11/9/2025), Dasco menegaskan bahwa pihaknya belum menerima surat apapun dari Presiden mengenai pergantian Kapolri. “Belum ada,” ujar Dasco singkat. Dengan demikian, pernyataan pemerintah dan DPR sama-sama menepis isu yang beredar dan menegaskan bahwa tidak ada langkah resmi yang diambil terkait masa jabatan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Isu mengenai pergantian Kapolri mencuat seiring dengan meningkatnya gelombang protes pasca demonstrasi besar yang berlangsung pada 28 Agustus lalu. Aksi tersebut bermula dari desakan sebagian kelompok masyarakat yang menuntut pembubaran DPR RI. Situasi memanas ketika sebuah mobil lapis baja milik Brimob Polri menabrak seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan. Peristiwa tragis itu menewaskan Affan di lokasi dan memicu amarah publik yang semakin luas.
Kemarahan masyarakat tidak hanya ditujukan kepada aparat yang terlibat dalam insiden, tetapi juga kepada institusi kepolisian secara keseluruhan. Dari sinilah kemudian muncul spekulasi bahwa Kapolri akan mengundurkan diri atau bahkan dicopot dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral. Isu tersebut semakin menyebar melalui berbagai saluran informasi, baik di media sosial maupun forum diskusi publik, hingga akhirnya menimbulkan kesan seolah-olah pergantian Kapolri tinggal menunggu waktu.
Namun, bantahan dari pemerintah menunjukkan bahwa kabar itu tidak memiliki pijakan kuat. Prasetyo Hadi menekankan pentingnya masyarakat memahami informasi secara benar dan tidak terjebak pada isu yang belum terkonfirmasi. Menurutnya, penyebaran informasi yang keliru berpotensi menimbulkan kegaduhan dan keresahan, apalagi menyangkut jabatan penting seperti Kapolri. Ia juga menegaskan bahwa segala bentuk kebijakan terkait pergantian pejabat tinggi negara akan selalu mengikuti prosedur konstitusional dan tidak dilakukan secara diam-diam.
Pemerintah menilai, dalam situasi seperti ini, ketenangan publik jauh lebih penting daripada membiarkan rumor berkembang tanpa kendali. Karena itu, Istana memilih menyampaikan klarifikasi secara langsung agar tidak ada lagi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Dengan pernyataan resmi dari Mensesneg dan pimpinan DPR, maka jelas bahwa Presiden Prabowo Subianto belum mengambil keputusan apapun terkait posisi Kapolri.
Meski demikian, isu pergantian Kapolri yang terlanjur beredar tetap menjadi bagian dari dinamika politik dan keamanan nasional saat ini. Demonstrasi besar yang terjadi akhir Agustus lalu memperlihatkan adanya tekanan publik yang kuat terhadap institusi kepolisian. Kejadian tewasnya Affan Kurniawan menjadi pemicu utama ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap aparat. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika muncul berbagai spekulasi politik mengenai masa depan pucuk pimpinan Polri.
Bagi pemerintah, menjaga stabilitas politik dan keamanan tetap menjadi prioritas utama. Karena itu, klarifikasi soal Surpres ini tidak hanya sekadar meluruskan kabar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meredam kegelisahan publik. Dengan adanya penegasan dari Istana bahwa Presiden belum mengirim Surpres, masyarakat diharapkan bisa lebih fokus pada fakta dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar.
Isu pergantian Kapolri sejatinya bukan hal baru dalam perbincangan politik Indonesia, apalagi ketika terjadi peristiwa besar yang melibatkan aparat keamanan. Namun, dalam kasus kali ini, pemerintah dengan tegas menolak adanya rencana tersebut. Sampai ada langkah resmi dari Presiden, jabatan Kapolri masih tetap dipegang Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan semua rumor pergantian masih sebatas wacana di ruang publik.
Dengan demikian, bantahan yang disampaikan Mensesneg sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintah berupaya menjaga keterbukaan informasi dan mencegah berkembangnya disinformasi. Masyarakat pun diharapkan tetap tenang, tidak terjebak pada isu politik yang belum jelas kebenarannya, serta menunggu perkembangan resmi dari Presiden maupun lembaga negara terkait jika ada keputusan penting di kemudian hari.
By
