Pertemuan Gibran dengan Perwakilan Ojol Tuai Polemik, Asosiasi Pertanyakan Identitas Peserta Dialog
Jakarta, 2 September 2025 — Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menggelar pertemuan dengan sejumlah orang beratribut pengemudi ojek online (ojol) di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Minggu, 31 Agustus 2025. Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu disebut sebagai upaya Istana untuk meredam eskalasi ketegangan sosial pasca meninggalnya Affan Kurniawan, seorang warga yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob di tengah gelombang protes di ibu kota.
Namun, agenda dialog tersebut justru menuai kontroversi. Sejumlah asosiasi ojol yang selama ini aktif dalam menyuarakan aspirasi, menyatakan tidak mengenal para pihak yang bertemu dengan Gibran. Hal ini memunculkan dugaan bahwa pertemuan itu tidak sepenuhnya merepresentasikan suara komunitas pengemudi ojol di Indonesia.
Latar Belakang Pertemuan
Pertemuan di Istana Wakil Presiden berlangsung di tengah situasi politik dan sosial yang tegang. Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato bersama delapan ketua umum partai politik, menanggapi gelombang aksi protes yang meluas di Jakarta dan sejumlah daerah lain.
Dalam konteks itu, pertemuan Gibran dengan perwakilan ojol dipandang sebagai bagian dari strategi komunikasi politik untuk menunjukkan bahwa pemerintah masih terbuka terhadap dialog dengan masyarakat, khususnya kelompok pekerja lapangan yang rentan terdampak situasi.
Beberapa orang yang hadir dalam pertemuan tampak mengenakan atribut dari berbagai perusahaan transportasi daring, antara lain GoJek, Grab, Maxim, dan inDrive. Mereka duduk berdialog dengan Gibran mengenai isu-isu yang belum dirinci secara publik.
Asosiasi Ojol Pertanyakan Identitas
Kendati begitu, muncul keraguan dari kalangan asosiasi ojol. Ketua Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menegaskan bahwa pihaknya tidak mengenal sosok-sosok yang bertemu dengan Gibran.
“Dalam setiap aksi kami sebagai asosiasi, orang-orang ini tidak pernah ada dan tidak pernah terlibat. Kami tidak tahu siapa mereka, kapasitas dan kapabilitasnya apa, apakah mengenai tuntutan aspirasi ojol atau hanya ngobrol pribadi,” ujar Igun, Selasa (2/9/2025).
Igun juga menambahkan bahwa pihaknya tidak menerima undangan maupun informasi resmi terkait agenda dialog tersebut. Ia menilai, tanpa adanya komunikasi kepada asosiasi, pertemuan itu tidak bisa dianggap mewakili suara pengemudi ojol se-Indonesia.
“Tidak ada undangan resmi ataupun komunikasi saja tidak ada. [Mereka yang bertemu Gibran] bukan anggota asosiasi dan kami tidak mengetahui apakah mereka pengemudi ojol atau bukan pengemudi ojol,” tegasnya.
Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar: siapa sebenarnya sosok yang duduk berdialog dengan Wakil Presiden?
Klarifikasi Perusahaan Transportasi Daring
Menjawab kecurigaan tersebut, empat perusahaan besar penyedia layanan transportasi daring di Indonesia kompak memberikan klarifikasi. Mereka menegaskan bahwa pihak yang hadir dalam pertemuan adalah mitra pengemudi resmi dan aktif.
- GoJek melalui Public Affairs & Communications GoTo, Ade Mulya, menyebutkan bahwa pengemudi yang hadir adalah Mohamad Rahman Tohir atau akrab disapa Cang Rahman. Ia telah menjadi mitra aktif sejak 2015.
- Grab Indonesia lewat Chief of Public Affairs, Tirza R. Munusamy, mengonfirmasi bahwa perusahaan menerima undangan dari pihak Gibran. Grab kemudian menghadirkan pengemudi dari Jakarta Pusat yang dinilai aktif agar bisa mewakili aspirasi rekan-rekannya.
- Maxim Indonesia juga memastikan bahwa perwakilan yang hadir adalah pengemudi resmi yang terdaftar. “Mitra pengemudi yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah pengemudi resmi yang terdaftar di platform Maxim dan aktif melayani masyarakat,” jelas Public Relations Specialist Maxim, Arkam Suprapto.
- inDrive Indonesia melalui Public Relations Manager, Wahyu Ramadhan, menyampaikan bahwa pengemudi beratribut inDrive yang hadir adalah mitra resmi yang sudah bergabung sejak 2020. “Hingga kini masih aktif melayani masyarakat,” ujarnya.
Dari klarifikasi tersebut, perusahaan menekankan bahwa para pengemudi yang bertemu dengan Gibran bukanlah figur asing, melainkan mitra yang memang beroperasi di lapangan.
Polemik Representasi
Meski keempat perusahaan sudah mengonfirmasi status para peserta dialog, kontroversi belum mereda. Permasalahan utama bukan soal keaslian status mereka sebagai pengemudi, melainkan siapa yang berhak mengatasnamakan aspirasi ojol secara nasional.
Asosiasi seperti Garda Indonesia menilai, dialog semacam itu semestinya melibatkan organisasi resmi yang sudah lama memperjuangkan nasib pengemudi. Menurut mereka, mengundang individu tertentu tanpa koordinasi bisa menimbulkan kesan bahwa pemerintah hanya memilih pihak yang lebih mudah diajak bicara, bukan pihak yang kritis.
Sebaliknya, dari perspektif perusahaan aplikasi, kehadiran mitra aktif dianggap wajar. Mereka berpendapat bahwa pengemudi yang dipilih bisa memberikan pandangan langsung dari lapangan tanpa harus melalui birokrasi organisasi.
Signifikansi Politik
Pertemuan ini juga dipandang memiliki dimensi politik yang lebih luas. Gibran sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo di tengah situasi sensitif. Dialog dengan ojol dipersepsikan sebagai upaya meredakan tensi publik, khususnya karena pengemudi ojol sering kali berada di garis depan interaksi dengan masyarakat dan menjadi wajah keresahan sosial ekonomi.
Namun, jika pertemuan justru menimbulkan polemik representasi, hal itu bisa berbalik menjadi kritik bahwa pemerintah tidak benar-benar mendengar suara mayoritas. Dalam konteks ini, kejelasan mekanisme pemilihan perwakilan menjadi penting agar dialog tidak dianggap sekadar simbolis.
Reaksi Publik
Di media sosial, perdebatan terkait pertemuan ini ramai diperbincangkan. Sebagian netizen mendukung langkah Gibran yang dinilai sigap menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan. Namun, tidak sedikit pula yang menilai bahwa pemerintah seharusnya lebih transparan dalam menentukan siapa yang diundang, agar tidak menimbulkan kecurigaan.
Gelombang komentar juga menyoroti isu substansi: apakah aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan benar-benar mencerminkan kebutuhan mayoritas pengemudi ojol, seperti soal tarif, perlindungan sosial, dan keamanan kerja.
Tantangan bagi Pemerintah dan Ojol
Polemik ini menggarisbawahi dua tantangan utama. Pertama, bagi pemerintah, penting untuk membangun saluran komunikasi yang inklusif dan kredibel dengan berbagai komunitas pekerja informal. Tanpa itu, setiap langkah dialog bisa dianggap tidak sah oleh kelompok yang merasa terpinggirkan.
Kedua, bagi komunitas ojol sendiri, polemik ini memperlihatkan perlunya konsolidasi internal. Jika suara pengemudi terfragmentasi, maka akan selalu ada celah bagi pihak eksternal untuk mempertanyakan legitimasi perwakilan.
Kesimpulan
Pertemuan antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan sejumlah pengemudi ojol di Istana Wakil Presiden seharusnya menjadi momen positif untuk menunjukkan keterbukaan pemerintah. Namun, alih-alih mencairkan suasana, agenda tersebut justru memunculkan polemik terkait representasi dan transparansi.
Meski perusahaan transportasi daring sudah mengonfirmasi bahwa para peserta dialog adalah mitra resmi dan aktif, asosiasi ojol tetap mempertanyakan legitimasi pertemuan itu. Polemik ini menegaskan pentingnya mekanisme yang jelas dalam memilih perwakilan masyarakat, agar suara yang terdengar di meja kekuasaan benar-benar merefleksikan kebutuhan mayoritas.
Dengan situasi sosial politik yang masih memanas, kejelasan representasi dalam setiap dialog publik menjadi krusial. Pemerintah dihadapkan pada tugas menjaga legitimasi proses komunikasi, sementara komunitas ojol perlu memperkuat organisasi agar tidak mudah diabaikan. Pada akhirnya, hanya dengan keterbukaan dan transparansi, dialog semacam ini bisa berfungsi sebagai jembatan, bukan sumber kecurigaan baru.
Referensi:
Tirto.id – Apakah Perwakilan yang Bertemu Gibran Bukan Driver Ojol?
(https://tirto.id/apakah-perwakilan-yang-bertemu-gibran-bukan-driver-ojol-hg3m)
